You are currently browsing the category archive for the ‘Komunitas Kritis’ category.

SEORANG wanita menelepon anggota DPR. “Selamat siang, Pak. Masih ingat saya? Kita
kan pernah tidur bersama. Saya punya videonya. Sekarang saya minta Rp 5 M. Kalau tidak, akan saya beberkan ke media,” katanya.
 

Mendapat telepon begitu, Pak DPR tertegun. Terbayang video smackdown rekannya, YZ dari Partai G pimpinan JK yang ditayangkan TV nasional terus-menerus itu. Terbayang anak dan istrinya. Terngiang juga pernyataan Permadi dari PDIP. Katanya, perilaku selingkuh model YZ sudah membudaya di kalangan anggota parlemen.  

Daripada karier politik tamat dan masa depan gelap, ia pun mau bertransaksi. Tapi tidak Rp 5 M karena tak punya uang sebanyak itu. Ia berhasil menegonya hingga hanya mengirim Rp 2 M kepada kurir si wanita. Tak lama kemudian, wanita itu menelepon lagi dan mengucapkan terima kasih. 

“Tapi, maaf, adik ini siapa? Dan kita pernah tidur bersama di mana ya?” tanya Pak DPR dengan gusar. 

“Kita pernah tidur bersama di ruang sidang, Pak. Waktu itu kita sama-sama sedang mendengarkan pidato Presiden. Saya
kan anggota DPR juga!”
 

Tidak jelas bagaimana kelanjutan anekdot ini. Tapi gara-gara video mesum YZ-ME ditambah kawin laginya pendakwah muda KH AG dari
kota B, masalah ranjang masuk bursa politik nasional. Tak tanggung-tanggung Presiden Yudhoyono lewat Menseskab Sudi Silalahi merencanakan memperluas PP 10 (1983) yang sebenarnya sudah direvisi pada 1990 (PP No 45).
 

Cuma cara berkomunikasi pihak Istana kurang taktis. Sehingga terkesan SMS bisa mengubah kebijakan pemerintah. Seolah SMS telah menjadi “pilar kelima” demokrasi setelah Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Pers. Kebijakan negara bisa dibuat dengan SMS. (Coba penganggur, petani, pengantre minyak tanah, bisa kirim SMS ke Istana) 

Akibatnya wacana itu menuai badai kontroversi, jadi kontraproduktif.
Ada yang mengancam kalau poligami yang diakui Islam dihambat, perselingkuhan model YZ-ME bakal merebak, dan prostitusi tumbuh subur. Kalau itu yang terjadi, DPR perlu merancang lembaga baru yang mengurusi soal begituan. Mungkin namanya: Mahkamah Prostitusi.
 

Untung Presiden segera tanggap. Beliau minta semua pihak tidak terjebak pada pro-kontra dan saling memaksakan jalan pikiran masing-masing soal poligami. Masih terlalu banyak masalah mendasar dan penting yang membutuhkan pemecahan di luar masalah poligami, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan penanganan bencana.  

“Kau yang mulai, kau yang mengakhiri,” senandung Gus Dur di rumah sakit. Itu lagu dangdut yang ngetop karena jadi ilustrasi film Inem Pelayan Sexy yang fenomenal pada tahun 80-an. 

Tapi PP 10 itu
kan warisan Orde Baru yang dipakai sebagai instrumen penting negara memasuki wilayah privat. Sampai ke atas ranjang, mengatur dan mengawasi siapa teman tidur kita. Dulu lewat PP 10 ini penguasa bisa menyingkirkan kerikil-kerikil di jajaran birokrasi.
 

Makanya, para penggemar poligami mungkin perlu membawa PP 10 dan turunannya ke Mahkamah Konstitusi. Mumpung lembaga yang satu ini lagi hobi membatalkan UU. Kapan lagi!

Sumber : Politisiana Adhie M. Massardi, rakyatmerdeka.co.id

Iklan

Kalender

September 2017
S S R K J S M
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Blog Stats

  • 11,941 hits